Mahkamah Agung Tolak PK Baiq Nuril

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril Maknun atas vonis enam bulan penjara karena kasus perekaman ilegal atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Artinya mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap dihukum enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Pemohon Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019," demikian bunyi putusan MA.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menyampaikan, dengan ditolaknya permohonan PK maka putusan kasasi MA yang menghukum Baiq Nuril dinyatakan tetap berlaku.

Sidang PK itu diketuai oleh hakim Suhadi dengan anggota Margono dan Desnayeti. Majelis hakim menilai alasan permohonan PK pemohon yang mendalilkan bahwa dalam putusan tingkat kasasi mengandung muatan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan.

"Karena putusan judex yuris tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya," kata Andi, Jumat (5/7/2019).

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat perbuatan Baiq Nuril merekam pembicaraan melalui handphone antara korban dan terdakwa ketika korban meneleponnya sekitar satu tahun lalu dan menyimpan hasil rekamannya dan diserahkan kepada saksi Imam Mudawin mengandung unsur pidana. Terlebih setelah saksi Imam Mudawi memindahkan ke laptopnya hingga rekaman percakapan itu tersebar luas.

Baca juga: 5 Fakta Kasus Baiq Nuril, Gambarkan Ironi Hukum di Indonesia

"Bahwa terdakwa yang menyerahkan handphone miliknya kepada orang lain kemudian dapat didistribusikan dan dapat diakses informasi atau dokumen eletronik yang berisi pembicaraan yang bermuatan tindak kesusilaan tidak dapat dibenarkan. Atas alasan tersebut permohonan PK pemohon atau terdakwa ditolak," jelas Andi.

Baca juga: Jokowi Akan Ikuti Aturan Ikuti Kasus Baiq Nuril

MA melalui Majelis Kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan pada 26 September 2018.