KPK Singgung Syarat Pelantikan Bagi Anggota DPR yang Belum Setor LHKPN

JAKARTA -‎ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bagi anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan ‎PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD, tanda bukti LHKPN wajib diserahkan paling lambat tujuh hari setelah KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai caleg terpilih.

Jika caleg terpilih tidak menyerahkan bukti LHKPN sebagaimana batas akhir yang ditetapkan, maka caleg tersebut bisa ditunda pelantik‎an.

Oleh karenanya, LHKPN merupakan syarat mutlak bagi anggota DPR terpilih untuk dapat dilantik. Kendati demikian, KPK menyerahkan keputusan untuk melantik atau tidaknya anggota DPR terpilih yang belum menyetorkan LHKPN kepada KPU.

‎"Perlu dipahami, laporan LHKPN untuk caleg terpilih saat ini berdasarkan PKPU adalah syarat pelantikan. Jadi konsekuensinya langsung dapat atau tidaknya dilantik. Hal itu menjadi domain KPU dan saya kira, KPU juga memberikan waktu yang cukup untuk lakukan pelaporan LHKPN tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada Okezone, Minggu (1/9/2019).

Baca Juga: Jangan Bully Pansel Capim KPK Tanpa Bukti Kuat

Di sisi lain, KPK mengapresiasi sikap para anggota dewan terpilih yang telah menyerahkan LHKPN. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU, ada sekira 80 persen anggota dewan terpilih yang sudah melaporkan harta kekayaannya.

‎"Kalau kita simak pernyataan komisioner KPU, tingkat kepatuhan sudah lebih dari 80%. Saya kira bagi para anggota DPR atau DPD terpilih yang sudah lapor perlu diapresiasi," ucapnya.