Mendagri Tito Karnavian Jelaskan Maksud Evaluasi Pilkada Langsung

Tito menyayangkan sistem pilkada langsung terkadang juga membuat sebuah potensi perpecahan lantaran polarisasi yang membuat masyarakat terbelah.

"Tapi dalam bahasa saya adalah polarisasi yang dilegalisasi, legal. Tapi dalam ilmu sekuriti, perbedaan itu mengandung potensi konflik, namanya juga berbeda," jelas Tito.

Baca juga: PPP Mewanti-wanti KPU soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada 

Selain rawan konflik, dia menyebut pilkada langsung turut memakan biaya yang cukup tinggi bagi para calon kepala daerah. Oleh karena itu, Tito meminta pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi melalui kajian akademik.

"Jadi harus ada kajian akademik, tidak bisa empirik saja berdasarkan pengalaman. Ini bisa bias. Kalau hasilnya pilkada langsung lebih baik, kita lakukan. Bagaimana mengurangi negatifnya. Kalau ada banyak negatifnya, beralih ke sistem yang lain," kata Tito.

Baca juga: Soal Pilkada Tidak Langsung, Jokowi Tegak Berdiri pada Cita-Cita Reformasi 

Maka itu, Tito menegaskan maksud dirinya melakukan evaluasi pilkada langsung bukan berarti bakal dikembalikan melalui DPRD.

"Nah, ini jadi saya tidak menjelaskan ingin menyampaikan bahwa kembali ke DPRD atau ke langsung, tidak. Yang saya katakan adalah kita perlu melakukan evaluasi karena ada dampak positifnya, dampak negatif juga ada," papar Tito.

(Hantoro)