Permintaan KPK ke Interpol untuk Tangkap Sjamsul Nursalim & Istrinya Dianggap Berlebihan

Lebih lanjut, Maqdir menjelaskan, haruslah difahami bahwa dalam Putusan MA itu jelas betul, pada hal 107-108 dinyatakan, “Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Yaitu, tidak dilakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun 2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya.”

Hal ini, tegas Maqdir, menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat in dubio pro reo, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa. Artinya, dalam peraka SAT ini tidak ada kerugian keuangan negara.

Baca Juga: Hakim Syamsul & Pengacara Syafruddin Bertemu, KPK: Lembaran Baru Kasus BLBI 

Ketika tidak ada kerugian keuangan negara, maka tidak satu orang pun dapat dijadikan sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana dipersangkakan kepada SN dan IN, karena unsur pokok dari pasal ini adalah kerugian keuangan negara.

Dia juga menerangkan, sebaiknya pimpinan KPK yang hampir habis masa jabatannya itu tidak membuat pernyataan dan keputusan yang tidak perlu. “Mereka tidak sepatutnya meninggalkan pekerjaan yang tidak didasarkan atas hukum kepada pimpinan KPK yang akan datang,” sambung Maqdir.

Sebaiknya pimpinan KPK itu menghormati hukum, dengan cara menghormati putusan pengadilan, yaitu Putusan MA dalam perkara Bapak Syafruddin Arsyad Temenggung.