Pilkada Butuh Partisipasi, Pandemi Covid-19 Menuntut Absensi

JAKARTA – Jumlah warga yang tidak akan memilih di pilkada serentak 2020 diprediksi akan meningkat. Hal ini dipicu masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid-19 memiliki rumus yang berbeda sehingga dua kepentingan ini sulit disatukan.

Burhanuddin menjelaskan, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi Covid-19 juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran.

Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, ia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat.

"Efeknya beragam, satu, legitimasi pemenang pemilu juga berkurang. Karena pilkada dan pandemi ini rumusnya berlawanan. Pilkada menutut partisipasi semaksimal mungkin. Pandemi menuntut absensi. Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," ucap Burhanuddin.

Baca Juga: Kampanye Virtual Dinilai Efektif Jangkau Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 

Ia juga mengatakan ancaman golput akan meningkat di Pilkada Serentak 2020 berdasarkan hasil survei dia, mayoritas warga meminta gelaran pesta demokrasi ditunda karena pandemi Covid-19 belum berlalu.