Bima Arya Nilai Kepala Daerah Langgar Prokes Tidak Bisa Dicopot Begitu Saja

Sejatinya, sebagai pemimpin harus bertindak atau menentukan langkah bukan karena politik. Akan tetapi, adanya pencopotan sejumlah pejabat imbas pelanggaran protokol kesehatan bukan karena politik.

"Apapun alasannya itu ikhtiar maksimal supaya tidak terjadi kerumunan. Bukan, saya tidak menyebut seperti itu (pencopotan pejabat karena politik). Tapi secara keseluruhan fenomena Habib Rizieq ini ada muatan politiknya. Tidak seperti misalnya gini, ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 200 orang di kelurahan belum tentu politik. Tapi kalau ini (Habib Rizieq) muatan politiknya besar," tuturnya.

Baca Juga : Yusril Tegaskan Mendagri Tak Bisa Copot Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi yang berlandaskan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah itu memiliki Pasal 78 yang bisa membuat seorang kepala daerah dapat dicopot dari jabatannya.

Baca Juga : Ini Isi Lengkap Instruksi Mendagri soal Sanksi Bagi Kepala Daerah

(Erha Aprili Ramadhoni)