Soal Kasus Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah, Hasto: PDIP Takkan Intervensi Proses Hukum di KPK

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP), Hasto Kristiyanto ikut berkomentar terkait kasus yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga kader PDIP, Nurdin Abdullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan proyek infrastruktur di Sulsel tahun 2021.

Hasto menegaskan pihaknya tak akan mengintervensi hukum di KPK. Dia hanya memercayai sosok Nurdin sebagai orang yang baik. "Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum," kata Hasto menjawab wartawan di sela "Gowes Bareng PDI Perjuangan", yang diawali dari Kompleks Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021) pagi.

Baca Juga: Masih Syok, PDIP Belum Terpikir Ganti Nurdin Abdullah Pasca-Ditangkap KPK

"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," tambah Hasto.

Hasto mengaku yakin bahwa Nurdin dikenal sebagai orang baik karena track recordnya selama ini. Bahkan, Nurdin disebutnya telah menerima Bung Hatta Anticorruption Awards, penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Baca Juga: Jadi Tersangka Dugaan Suap, Nurdin Abdullah Malah Salahkan Anak Buah

"Makanya kami juga sempat kaget. Beliau sendiri (Nurdin, red) sebelum dibawa KPK itu, menghubungi Pak Andi , Ketua DPD (PDI Perjuangan Sulsel, red) mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," urai Hasto.

Kendati begitu, Hasto mengatakan, apa pun kondisi yang menimpa kadernya itu, pihaknya tetap konsisten mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

"Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," tambah Hasto.