JAKARTA - Pengamat politik, pegiat media, dan media sosial, Ninoy Karundeng menilai, isu kudeta awalnya akan dijadikan momentum menaikkan elektabilitas bagi Partai Demokrat. Namun, langkah tersebut dinilai gagal.
“SBY telah menyusun grand design strategi untuk menutupi tujuan utama yang tersembunyi terkait konflik internal Demokrat, yang awalnya untuk menaikkan elektabilitas, kini berubah untuk memertahankan Demokrat AHY agar mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),” kata Ninoy Karundeng, di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Grand design strategi awal, lanjut dia, adalah upaya menghembuskan isu-isu kudeta dan keterlibatan Istana.
“AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Tujuannya untuk menarik perhatian, mengalihkan isu sebenarnya yakni SBY dan AHY menjadikan Partai Demokrat sebagai milik pribadi. Karena sejatinya SBY dan AHY sudah sejak bulan April 2020 tahu bahwa kepemimpinan AHY cepat atau lambat akan menjadi bom waktu yang meledak dan melumat Cikeas,” jelas Ninoy.
Baca Juga: Siaga 24 Jam, Kader Demokrat Kubu AHY Jaga Markas dari Moeldoko Cs
Ketika SBY melibatkan Moeldoko dan Presiden Jokowi dalam konflik internal Demokrat justru mendorong para kader melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). SBY tersengat dan kaget terkait pelaksanaan KLB yang luput dari perhatian.
Teranyar, strategi SBY tersebut dijalankan dengan menggunakan seluruh potensi komunikasi media dan media sosial.
“Yang dilakukan oleh Benny K Harman adalah bagian dari strategi komunikasi medsos SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk menciptakan opini seolah Polri ikut terlibat dalam konflik internal Demokrat,” kata Ninoy.