Ratusan Pekerja Migran Positif Covid-19, Pemerintah Fokus Pencegahan Varian Baru

JAKARTA - Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba di Tanah Air melalui Pulau Sumatera dinyatakan positif Covid-19. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan perhatian khusus terhadap hal ini.

Perbincangan kasus corona di kalangan PMI mencuat saat Muhadjir memimpin rapat koordinasi (rakor) antisipasi arus balik dari Pulau Sumatera bersama Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, beserta jajaran TNI-Polri, Selasa 18 Mei 2021.

Pada kesempatan rakor yang dilakukan secara virtual itu, Muhadjir menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya, terkait kedatangan PMI di Kepulauan Riau (Kepri) yakni sebanyak 170 orang yang dinyatakan positif Covid-19.

“Untuk Kepri ini perlu dilakukan tindak lanjut karena PMI yang datang kebanyakan memang dari Malaysia dan di sana (Malaysia) banyak ditemukan varian baru. Jadi saya minta kita harus lakukan genome sequencing supaya kita tahu apakah yang di Kepri itu varian baru atau bukan,” kata Muhadjir dikutip dari rilis resmi Biro Humas Kemenko PMK, Rabu (19/5/2021).

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan laporan Kapolda setempat, ditemukan 33 PMI terkonfirmasi positif Covid-19 meski sebelumnya PMI tersebut sudah mengantongi surat keterangan bebas Covid-19 dari Negeri Jiran, namun usai dilakukan isolasi dan pemeriksaan ulang di Tanah Air diketahui terkonfirmasi positif.

"Inilah pentingnya dilakukan genome sequencing. Mereka yang dari luar negeri harus kita antisipasi karena fokus kita ke pencegahan varian baru seperti ada dari Afrika, Inggris, ataupun India," ungkap Muhadjir.

Sementara, Menhub Budi Karya Sumadi menekankan pengawasan ketat akan terus dilakukan pada tanggal 18-24 Mei. Hal itu sesuai arahan Presiden untuk tidak berhenti pada masa peniadaan mudik, melainkan justru diperkuat setelahnya.

"Secara khusus kita sudah lakukan pengetatan dengan pemberlakuan masa rapid test 1x24 jam. Kita juga mensyaratkan kepada Gubernur atau Forkompida untuk sosialisasi ke masyarakat sehingga tidak terjadi kerumunan di Bakaheuni," ungkapnya.