Pejabat AS: Taliban Bisa Kuasai Ibu Kota Afghanistan dalam Waktu 90 Hari

WASHINGTON - Pejuang Taliban dapat mengisolasi ibu kota Afghanistan dalam 30 hari dan mungkin merebutnya dalam 90 hari, demikian disampaikan pejabat keamanan Amerika Serikat (AS), mengutip informasi intelijen. Prediksi itu muncul di saat Taliban meraih kemenangan dan kemajuan di seluruh Afghanistan.

Berbicara kepada Reuters pada Rabu (11/8/2021) Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa penilaian baru, tentang berapa lama kabul dapat bertahan, adalah hasil dari kemajuan cepat yang diperoleh Taliban setelah pasukan asing pimpinan AS keluar dari Afghanistan.

BACA JUGA:  Panglima Angkatan Darat Afghanistan Dicopot Usai Taliban Rebut Banyak Wilayah

"Tapi ini bukan kesimpulan yang sudah pasti," tambah pejabat itu, seraya mengatakan bahwa pasukan keamanan Afghanistan dapat membalikkan momentum dengan melakukan lebih banyak perlawanan.

Seorang pejabat senior Uni Eropa pada Selasa (10/8/2021) mengatakan bahwa Taliban sekarang menguasai 65% Afghanistan dan telah mengambil atau mengancam akan mengambil alih 11 ibu kota provinsi. Faizabad, di provinsi timur laut Badakhshan, pada Rabu menjadi ibu kota provinsi kedelapan yang direbut oleh Taliban.

Pertempuran sangat intens di kota Kandahar, kata seorang dokter yang berbasis di provinsi Kandahar selatan. Kota itu menerima sejumlah mayat pasukan Afghanistan dan beberapa Taliban yang terluka.

Semua pintu gerbang ke Kabul, yang terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, dipenuhi warga sipil yang melarikan diri dari kekerasan, kata sumber keamanan Barat. Sulit untuk mengatakan apakah pejuang Taliban juga berhasil melewatinya, kata sumber itu.

BACA JUGA: Pakistan: Perang Afghanistan yang Berlarut-larut adalah 'Skenario Mimpi Buruk'

"Ketakutannya adalah pelaku bom bunuh diri memasuki markas diplomatik untuk menakut-nakuti, menyerang, dan memastikan semua orang pergi secepat mungkin," katanya.

Kecepatan kemajuan Taliban telah mengejutkan pemerintah dan sekutunya. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan serangan itu bertentangan dengan semangat kesepakatan 2020.