Jokowi Tandatangani PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 4

Dalam meiaksanakan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Menteri mengoordinasikan:

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat;

b. Gubernur di tingkat provinsi;

c. Bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan,dokumen perjalanan, dan administrasi;

b. Pembinaan; dan

c. Pelindungan.

(Arief Setyadi )