JAKARTA — Lebih dari 350 pakar dan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari seluruh Indonesia berkumpul secara daring dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) yang digelar pada Rabu (30/3/2022). Gelaran ketiga ICSF ini membahas tantangan bersama, bertukar catatan keberhasilan, dan menjajaki inisiatif baru yang mendukung toleransi dan inklusi sosial.
“Organisasi masyarakat sipil telah membuktikan perannya yang berharga dan menyuarakan kepentingan warga, dan dengan belajar dari satu sama lain, OMS dapat membawa kemajuan yang lebih besar lagi,” kata Pelaksana Tugas Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) William Slater.
BACA JUGA: Pasca-Pilkada 2020, Demokrasi di Indonesia Dinilai Tak Substantif
“Jelas bahwa intoleransi tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintah saja. Perlu kerja sama dengan warga dan masyarakat sipil dengan membudayakan nilai-nilai demokrasi, inklusif, dan toleran.”
Melalui USAID, “Pemerintah AS gembira dapat berkontribusi dalam forum yang membudayakan toleransi, akuntabilitas, transparansi, dan hak-hak demokrasi, yang sangat penting untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman agama, etnis, dan budaya Indonesia,” tambahnya.
Forum yang akan berlangsung selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, dan Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia William Slater.
BACA JUGA: Menlu AS: Indonesia Miliki Peran Utama Tingkatkan Kerja Sama Komprehensif Indo-Pasifik
ICSF mempertemukan para pegiat masyarakat sipil nasional dan lokal serta pihak pemerintah untuk berjejaring serta mengumpulkan wawasan dan perspektif tentang kesehatan demokrasi dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, konteks dan isu-isu kunci yang dihadapi oleh gerakan inklusi sosial Indonesia, serta peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung toleransi dan inklusi sosial.