Kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang akan diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan.
"APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menkeu Sri Mulyani, kemarin.
(Khafid Mardiyansyah)