Anies, Robert Moses dan Keadilan Spasial

Anies menunjukkan alasan utamanya, ada aturan negara yang diterabas, yang disetujui oleh petinggi negara. Dalam kasus reklamasi itu ia rela menjadikan dirinya sebagai anti thesis rezim yang berkuasa, karena ia melihat bagaimana pilar-pilar ketimpangan sruktural sedang terbangun dengan sangat sistematis. Baginya itu adalah ancaman masa depan Ibu Kota dan bahkan bangsa secara keseluruhan.Dengan “nyali” Anies itu, perlahan mulai nyata terbuka bagi publik bagaimana penguasaan ruang bersaudara dengan mesin politik ibu kota, dan bahkan lebih dari itu, mesin politik nasional.

Keadilan spasial Anies tidak selesai dengan persoalan reklamasi Teluk Jakarta, namun ia juga berhadapan dengan persoalan relokasi warga karena kebutuhan pembangunan. Apa yang dia kerjakan memang tidak menjawab tuntas persoalan penggusuran di Jakarta. Namun Anies membawa angin baru, bahwa ketika masyarakat korban diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai pemukim liar, banyak persoalan rumit relokasi dapat diselesaikan.

Lihatlah bagaimana Anies dengan sabar berdialog, mengajak para pihak tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga berkolaburasi untuk menyelesaikan banyak persoalan relokasi. Kebekuan penggusuran, oleh Anies diselesaikan dengan dialog. Hasilnya banyak kasus dead-lock relokasi pemukiman terselesaikan.

Catat saja Kampung Bukit Duri, Aqarium, Cakung, Bayam, dan cukup banyak lainnya yang menunjukkan bahwa kelompok miskin kota bukanlah “pariah” yang mesti disingkirkan dengan alasan pembangunan. Kata-kata “humanis” dalam kamus pembagunan kota yang sudah lama hilang, perlahan oleh Anies dijadikan mungkin, dan kini sedang akan menjadi kata “harus”, bahkan wajib.

Kreativitas keadilan spasial innovasi Anies yang luar biasa adalah ketika ia membebaskan PBB kepada 85 persen, sekitar 1,2 juta rumah di DKI. Pembebasan juga berlaku untuk mereka yang borjasa untuk negeri.Ia tahu benar dan bahkan cukup tahu salah satu “rukun iman” penyelengeraan negara adalah pajak. Namun ia lebih tahu dalam memilih dan memilah. 2,7 triliun pajak dari PBB. 10 persen dari total 27 triliun pajak DKI pada tahun 2021 dilepas untuk kemaslahatan publik yang lebih besar.

Ia sadar tidak ada seleksi alam yang paling brutal dalam pemukiman dan kehidupn manusia seperti apa yang terjadi di kawasan perkotaan. Jika tanah sebagai sumber daya alam ditarik garis gurus dengan PBB, maka mekanisme seleksi alam hukum Darwin akan bekerja.