Penyebab Utama Belum Jelas, DPR Pertanyakan Pembelian Obat Gagal Ginjal Akut

Irma juga menyoroti penggunaan bahan kimia yang sudah terjadi saat disebut BPOM sudah dilakukan pengendalian market. Namun, ia mempertanyakan mengapa masih ada yang kecolongan.

"Perusahaan farmasi yang nakal ini jangan hanya sekadar dicabut izin, tapi dilaporkan ke polisi dan masuk tindakan kriminal. Tata kelola bahan baku obat yang ada di Indonesia harus diperbaiki, komitmen harus diperbaiki, kita harus buat panja," ujarnya.

Ia melihat sejak awal statement Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ED dan DEG ini penyebabnya. Padahal, BPOM bilang belum ada bukti yang sahih dan akurat.

"Ini membuat kegaduhan di publik. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Kalau namanya obat tidak bisa diduga-duga. Nyawa orang itu tidak bisa diduga-duga. Apa yang terjadi dalam tata kelola perlindungan kesehatan masyarakat kita oleh Kementerian Kesehatan. Kalau tidak selesai di Panja bisa dibuat Pansus," tutur Irma Suryani.

Irma juga melihat seharusnya tidak perlu terburu-buru memesan obat ke berbagai negara padahal penyebab utamanya belum diketahui.

"Jangan beli obat kalau kasusnya belum jelas. Jangan mengobral statement membeli obat, nanti malah Presiden Jokowi yang disalahkan apalagi ini mendekati tahun politik," katanya.

Diketahui, Komisi IX DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) terkait Penanganan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.

Hingga 31 Oktober 2022, Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril menyebutkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injuries (AKI) pada anak di Tanah Air mencapai 304 kasus yang terjadi di 27 provinsi dengan fatality rate atau tingkat kematian 159 anak (52 persen).

(Arief Setyadi )