Tok! MK Cabut Kewenangan DPR Tentukan Dapil Pemilu

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Gugatan yang diajukan soal penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (5) serta Pasal 189 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) inkonstitusional bersyarat.

Hal itu diputuskan dalam sidang putusan nomor 80/PUU XX/2022 di MK, Jakarta Pusat, Selasa 20 Desember 2022.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 Ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Daerah pemilihan (Dapil) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU’,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan Amar Putusan yang dikutip, Rabu (21/12/2022).

 BACA JUGA:Mediasi di Bawaslu, KPU Beri Kesempatan Partai Ummat Perbaiki Syarat Jadi Peserta Pemilu 2024

Anwar menyebut ketentuan norma Pasal 189 Ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,

“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU,"

“Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tambah Anwar.