Tok! MK Cabut Kewenangan DPR Tentukan Dapil Pemilu

Hakim Konstitusi, Sadil Isra menjelaskan, pengaturan tentang tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 167 Ayat (4) UU Pemilu. Penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 tahapan Pemilu yang dijalankan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, secara normatif, UU Pemilu mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas KPU. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Pasal 12 huruf d UU Pemilu menyatakan, “KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilihan umum.

“Jika ketentuan Pasal 167 Ayat (4) dan Pasal 12 UU 7/2017 dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami ‘pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum," katanya.

"Bilamana daerah pemilihan ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal, penetapan daerah pemilihan merupakan suatu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam lingkup tugas KPU,” kata Saldi.

Dengan demikian, kata Saldi, selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian dari lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam penentuan daerah pemilihan.