Usut Kasus Proyek BTS 4G, Kejagung Periksa Enam Orang Saksi

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis
Selasa 23 Mei 2023 16:36 WIB
Kejagung RI (foto: dok Okezone)
Share :

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali memeriksa enam orang saksi, terkait tindak pidana korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G BAKTI yang menyeret nama eks Menkominfo Johnny G Plate.

“Melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 6 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana dalam keterangan resminya, Selasa (23/5/2023).

Ketut menyebutkan adapun keenam saksi yang diperiksa tersebut yakni GGS selaku direktur PT Kharisma Nur Ramadhan, LH selaku Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Pemerintah BAKTI Kominfo dan HEP selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kemenkominfo.

“EH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) BAKTI, WNW selaku tenaga ahli di Kemenkominfo dan AD selaku Direktur PT Aplikanusa Lintasarta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan, pemeriksaan terhadap enam orang saksi untuk memperkuat dan pelengkapan pemberkasan dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo periode 2020-2022.

Sebelumnya, Kejagung RI telah menetapkan mantan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan setelah melakukan dievaluasi kasus. Penyidik menetapkan tersangka terhadap Plate setela terdapat cukup bukti diduga terlibat dugaan tindak pidana korupsi BT4G selaku pengguna anggaran.

Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung menerima hasil kesimpulan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam perhitungan tersebut BPKP mencatat kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 8.32 triliun.

(Awaludin)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya