Wapres Ingatkan Isu Hukum dan Keamanan di Papua Harus Ditangani secara Bijak

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan isu-isu di Papua, seperti hukum dan keamanan perlu ditangani secara bijak dan saksama. Hal itu terutama untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

“Kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang ada, seperti masih adanya kesenjangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta isu-isu sosial, politik, hukum dan keamanan (di Papua) yang perlu ditangani secara bijak dan saksama,” kata Wapres saat pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Beberapa waktu lalu, Wapres mengungkapkan, ada enam daerah rawan di Papua, yaitu tiga di Provinsi Papua Pegunungan (Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang/di batas RI-PNG). Kemudian tiga di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

Wapres melanjutkan, sebagai Ketua BP3OKP yang melantik 6 anggota asli dari Papua mendorong agar melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua.

“Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Wapres.