ASEAN-China Sepakati Panduan untuk Percepat Perundingan Kode Etik di Laut China Selatan

Menurutnya hal ini sangat tergantung dari substansi pedoman yang disepakati ASEAN dan China pada Kamis ini. Apakah sudah mencakup soal jadwal perundingan dan batas waktu untuk mengatur kemajuan substansi dan tenggat untuk merampungkan kode etik itu atau tidak. Juga apakah panduan itu akan menjadi aturan yang disepakati bersama, atau artifisial saja.

Sebagai ketua ASEAN, tambah Farhana, ketika berunding dengan China maka Indonesia sedianya memastikan seluruh negara anggota ASEAN satu suara. Semua negara ASEAN harus secara terus menerus mengingatkan China soal komitmennya untuk mempercepat rumusan kode etik itu, dan mengantisipasi potensi hambatan dalam perundingan ke depan.

Kode etik ini merupakan piranti yang sangat penting sebagai “aturan main bersama” ASEAN dan negara-negara mitranya di kawasan Laut China Selatan yang selama ini menjadi sumber perselisihan. Harapannya dengan disepakatinya kode etik ini maka China terdorong menjaga keamanan regional, sejalan dengan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) yang disepakati pada 2003.

Sebaliknya Yohanes Sulaiman, pengamat isu-isu ASEAN di Universitas Jendral Ahmad Yani menilai ASEAN lagi-lagi hanya diberi harapan palsu oleh China, yang sudah dilakukannya sejak tahun 1990. Kode etik di Laut China Selatan itu bukan solusi, tegas Yohannes, karena sesuai UNCLOS, Laut China Selatan jelas bukan milik China, sebagaimana yang kerap diklaimnya.