Pesan DPR di KTT ASEAN Miliki Urgensi yang Cukup Tinggi, Ini Alasannya

 

JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pesan yang dibawa DPR RI pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta dinilai memiliki urgensi yang cukup tinggi.

Menurut dia, sebagai mitra Pemerintah, Parlemen dinilai punya peranan dalam pembentukan kebijakan untuk rakyat sehingga sinergitas kedua lembaga tersebut sangat penting.

“Kerja sama Parlemen dengan Pemerintah sangat urgen karena sinergitas Parlemen dan Pemerintah sangat penting saat Pemerintah mengambil kebijakan,” katanya, Jumat (8/9/2023).

Saat pembukaan KTT ke-43 ASEAN, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya sinergi antara parlemen dan pemerintah di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi situasi dan tantangan global. Hikmahanto menilai, pesan yang disampaikan Puan perlu mendapat perhatian mengingat parlemen merupakan perwakilan rakyat.

“Pemerintah tidak bisa mengabaikan parlemen karena parlemen sebagai representasi rakyat perlu dilibatkan,” tuturnya.

Dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN yang dihadiri pemimpin negara-negara ASEAN, Puan juga menyebut sinergi antara pemerintah dan parlemen adalah kunci dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Puan mengingatkan, pentingnya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk menghadapi dinamika yang dihadapi kawasan seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah keamanan. Puan menilai bahwa momen KTT ke-43 ASEAN adalah peluang emas untuk mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Asia Tenggara terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian di kawasan.

“Tentunya komitmen yang diingatkan Ketua DPR penting karena tantangan global yang dihadapi akan sedikit banyak memberi dampak pada rakyat negara anggota ASEAN,” ujarnya.

Kerja sama parlemen dan pemerintah memang tidak hanya sebatas di tingkat nasional saja. Berkaca dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Asia Tenggara, sinergi yang baik antara parlemen dan pemerintah memungkinkan negara-negara di ASEAN merumuskan respons yang lebih kuat dan efektif.

Hikmahanto mengatakan, parlemen sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan legislasi yang memengaruhi hubungan luar negeri dan diplomasi suatu negara.

“Sehingga peran parlemen juga termasuk mengevaluasi kebijakan luar negeri dan memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai kawasan bisa tetap sama-sama dijaga,” katanya.

Hikmahanto juga menyoroti seruan DPR RI untuk seluruh negara ASEAN agar kompak mengimplementasikan Five Point of Consensus (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar.