"Jadi memang pemerintah lewat Presiden Pak Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL tapi masyarakat itu masih kurang lebih 25% mendapatkan sertifikat, tapi sekarang masih banyak 75% orang masyarakat yang masih menunggu nih kapan nih sertifikat mereka jadi," kata dia.
Rianto menambahkan, banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait pengurusan PTSL. Karenanya, Ia mengaku siap untuk menjembatani persoalan tersebut.
"Dan harapan saya nanti kalau duduk (di kursi DPRD DKI Jakarta) itu di komisi yang membawahi pertanahan, bisa menjembatani antara warga dengan Kementerian ATR/BPN setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75% sertifikat ini tidak bisa keluar," ujar dia.
(Khafid Mardiyansyah)