Nelayan di Indramayu Keluhkan Kebijakan Penggunaan Aplikasi saat Mengisi BBM

Dalam aplikasi itu, setiap nelayan penerima subsidi harus memiliki email pribadi, barcode, dan foto diri secara online saat membeli solar. Aplikasi baru ini dinilai sangat memberatkan para nelayan, sebab mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu dari lembaga terkait seperti Pertamina, BPH Migas dan Dinas Perikanan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, meminta KKP dan BPH Migas menunda peraturan baru BBM subsidi nelayan, karena banyaknya keluhan dan masalah di bawah, terutama bagi nelayan kecil.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan, bahwa peraturan baru itu mesti mendapat pengawasan. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut harus memperhatikan perlindungan dan keadilan bagi para nelayan.

"Kenapa kemudian kita meminta agar menunda peraturan baru dari KKP dan BPH Migas terkait subsidi nelayan ini, ya tentunya karena sosialisasi ini belum menyeluruh dilakukan dan informasinya pun belum diterima oleh nelayan juga pelaku usaha perikanan tangkap," terang Ono.

Ono Surono yang juga Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) ini menambahkan, akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

(Nanda Aria)