Atas dasar itu, Yusuf melihat, indikasi kecurangan Pemilu 2024 sangat tersistematis. Hal itu, kata Yusuf bisa dilihat dalam sebuah alur cerita film Dirty Vote. Tak berhenti di situ, ia menilai, polemik Sirekap KPU RI turut menjadi bagian kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.
"Saya menganggap Sirekap KPU sengaja di design kacau begitu agar jadi alasan penghentian penghitungan suara di tingkat kecamatan, dan disitulah pintu masuk kecurangan selanjutnya," terang Yusuf.
"Saya berharap publik harus memberikan dukungannya pada DPR yang akan mengajukan hak angket guna menyelediki berbagai skandal yang jadi pintu masuk kecurangan pemilu," tandas Yusuf.
Sebelumnya, Ketua Bidang Keagamaan DPP sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad membeberkan salah satu bukti kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Salah satunya, temuan Form C-Hasil milik Perindo di aplikasi Sirekap milik KPU blank hingga ditutupi. Kejadian ini, terhadi di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara.
"Karena dengan cara C1 yang blank, ditutupi bahkan diputihkan itu menaruh kecurigaan bahwa ada kecurangan dalam proses penghitungan suara itu. Nah kalau ini terjadi berarti pemilu yang disebut berintegritas itu tidak ada buktinya," kata Abdul kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan, aplikasi Sirekap harus segera diaudit oleh lembaga independen. Tujuanya, kata Rofiq, untuk mencari masalah pada alat bantu informasi rekapitulasi suara itu.
"Sirekap harus diaudit dan yang mengaudit dari lembaga independen agar publik juga bisa melihat akar persoalannya yang sesungguhnya. Ini sifatnya segera," kata Rofiq, Minggu (25/2/2024).
(Awaludin)