Sekjen Perindo: Pemilu Ulang karena Indonesia Sedang Mengalami Bencana Ketidakjujuran

Titi Anggraini mengatakan, hak angket merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan strategis pemerintah. Kemudian bisa diikuti dengan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itulah yang membawa konsekuensi.

"Kalau kita lihat, masa jabatan presiden itu sesuatu yang rigid, 20 Oktober 2024 harus ada presiden hasil Pemilu 2024 terpilih. Dengan konfigurasi itu, meskipun dimungkinkan hak angket mengoreksi beberapa proses dalam penyelenggaraan pemilu, praktiknya selama ini dengan hak angket 2009, itu ditunjukkan untuk perbaikan pemilu ke depan. Saya sendiri mendukung hak angket dengan tujuan karena memang ada banyak hal dalam pemilu dan demokrasi yang harus dikoreksi," kata Titi Anggraini.

Tapi kalau sampai mengubah atau melaksanakan pemilu kembali dari awal, ujar Titi, pertanyaannya pemilu yang mana dulu. "Kalau pemilu presiden, kita terikat pada batasan waktu bahwa 20 Oktober 2024 harus ada presiden baru hasil Pemilu 2024," ujar Titi.

(Awaludin)