Ibu Kota Pindah, Jakarta Tetap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Pj. Gubernur Akmal menilai, otonomi daerah sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebab, menurutnya, dengan memiliki otonomi sendiri setiap daerah dapat mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan begitu, mereka bisa menentukan jenis serta metode layanan yang dibutuhkan warganya.

“Sejatinya otonomi daerah itu dihadirkan agar daerah bisa mengoptimalkan potensi-potensi mereka sehingga itu tercermin dari kualitas pelayanan publiknya yang betul-betul berbasis karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, mereka lebih paham jenis layanan apa dan metode layanan seperti apa yang harus disiapkan untuk warganya masing-masing,” ungkap Pj. Gubernur Akmal.

 

Inovasi AJIB Diapresiasi

Ketua Subkelompok Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi mengatakan, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Pemprov DKI Jakarta melalui DPMPTSP memiliki berbagi inovasi layanan. Salah satunya layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yang siap membantu masyarakat dalam pengurusan perizinan/ nonperizinan.

“Kami di jakarta memiliki inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB ini dapat melakukan asistensi pengurusan perizinan/nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan, langsung di rumah atau di kantor pemohon secara gratis,” ungkap Rinaldi dalam program Layanan Jakarta on TV yang disiarkan melalui Youtube Layanan Jakarta, persembahan kolaborasi bersama DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (01/06/2024).

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik pun menilai layanan AJIB sangat baik, tidak hanya untuk masyarakat, namun juga bagi pelaku usaha. Menurutnya, hal itu pun akan berdampak positif pada perekonomian Jakarta.

“Pemerintah harus menyiapkan layanan-layanan yang betul-betul 'ajib'. Jadi kalau memang Jakarta menghadirkan sebuah inovasi layanan yang namanya AJIB mudah-mudahan betulbetul 'ajib' atau arti katanya 'bagus' bagi pelaku usaha. Masyarakatnya terlayani dengan baik, pelaku usahanya juga terlayani dengan baik. sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Pj. Gubernur Akmal.

Di samping itu, Akmal juga mengatakan perizinan sangatlah penting bagi pelaku usaha dalam mendapatkan kepastian hukum. Dengan memiliki izin, para pelaku usaha akan lebih nyaman dalam menjalankan usahanya, dan terhindar dari berbagai persoalan yang mungkin datang di kemudian hari.

“yang namanya usaha itu pasti ada resiko. Untuk meminimalisir resiko, maka pentinglah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas, legalitas melalui apa? melalui izin, itu mengapa, pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan membuat pelaku usaha lebih aman, bekerja lebih nyaman dalam berusaha,” jelas Pj. Gubernur Akmal.

Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Republik Indonesia itu pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk mengurus perizinan/nonperizinan tanpa menggunakan pihak ketiga. "Urus Izin Sendiri itu Mudah" kata Pj. Gubernur Akmal.

IKN Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pj. Gubernur Akmal mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dilandasi semangat yang baik untuk pembangunan Indonesia yang lebih merata.

Pemindahan ibu kota sekaligus mengubah konsep pembangunan yang cenderung Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selama ini pembangunan itu kan sangat Jawa sentris, dengan pindahnya nanti ke Provinsi Kaltim maka akan ada perhatian terhadap wilayah-wilayah Indonesia Timur, itu akan lebih bagus ke depan. Saya selalu mengatakan hadirnya IKN itu di tengah-tengah Indonesia, adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Pj. Gubernur Akmal.

Ia menegaskan, Pemprov Kalimantan Timur senantiasa mendukung penuh pembangunan IKN. Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki delapan program prioritas guna mendukung pembangunan IKN, di antaranya penyelesaian permasalahan lahan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, lahan untuk Bendungan Sepaku Semoi, termasuk sebagai daerah penyangga dapat memberikan dukungan untuk ketahanan pangan bagi warga di IKN.

"Kesiapan kami saat ini mungkin sekitar 70%, tapi semangat kami sebagai daerah penyangga IKN, sebesar 100%," pungkas Pj Gubernur Akmal.

(Fakhrizal Fakhri )