WASHINGTON - Ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara terbuka mengumumkan proposal gencatan senjata di Gaza yang dikembangkan oleh Israel dan AS dan dikirimkan ke Hamas, ternyata Biden membuat pengumuman tersebut tanpa meminta persetujuan dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Menurut tiga pejabat AS yang mengetahui hal tersebut, keputusan untuk mengumumkan secara sepihak adalah tindakan yang disengajadan mempersempit ruang bagi Israel atau Hamas untuk mundur dari perjanjian tersebut. Ini menjadi langkah yang tidak biasa dilakukan AS dengan sekutu dekatnya.
“Kami tidak meminta izin untuk mengumumkan proposal tersebut,” kata seorang pejabat senior AS, yang tidak bersedia disebutkan namanya untuk berbicara secara bebas tentang perundingan tersebut.
“Kami memberi tahu Israel bahwa kami akan memberikan pidato mengenai situasi di Gaza. Kami tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang terjadi,” lanjutnya, dikutip Reuters.
Selama berbulan-bulan, perunding dari AS, Mesir dan Qatar telah berusaha menengahi diakhirinya konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang, namun kesepakatan terbukti sulit dicapai.
Proposal tersebut diumumkan pada Jumat (31/6/2024) yang menyerukan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan militer Israel dari wilayah berpenduduk Gaza dan pembebasan beberapa sandera. Sedangkan diakhirnya perang secara permanen dinegosiasikan melalui mediator.
Mereka berupaya untuk melanjutkan kesepakatan yang diterima Hamas awal tahun ini dengan mempertahankan gencatan senjata saat negosiasi terus berlanjut, dengan tujuan mencapai penghentian permusuhan secara permanen, yang merupakan tuntutan lama Hamas.