Kelompok Pengawas: Israel Setujui Perampasan dan Penyitaan Tanah Terbesar di Tepi Barat dalam Beberapa Dekade Terakhir

PALESTINA – Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik apa yang disebut oleh badan pengawas anti-permukiman sebagai perampasan tanah terbesar yang dilakukan Israel di Tepi Barat yang diduduki dalam lebih dari tiga dekade.

Menurut kelompok pengawas Peace Now, sekitar 12,7 km persegi (4,9 mil persegi) Lembah Yordan dinyatakan sebagai milik negara pada Juni, sehingga warga Palestina tidak mempunyai hak kepemilikan dan penggunaan pribadi di sana.

Deklarasi tersebut juga menciptakan “kesinambungan teritorial” antara permukiman Israel di koridor utama yang berbatasan dengan Yordania.

Seorang pejabat Palestina mengatakan penyitaan itu dirancang untuk merampas hak milik warga Palestina, sementara PBB mengkritiknya sebagai sebuah langkah ke arah yang salah untuk solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

Deklarasi tersebut disambut baik oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang pemukim sayap kanan yang memiliki otoritas atas kebijakan pemukiman di pemerintahan koalisi dan menganggap Tepi Barat sebagai bagian dari “Israel Raya”.

Israel telah membangun sekitar 160 pemukiman yang menampung sekitar 700.000 orang Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur, tanah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Mayoritas komunitas internasional menganggap pemukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.

Penyitaan yang disetujui oleh Administrasi Sipil Israel bulan lalu, namun baru dipublikasikan pada Rabu (3/7/2024) mencakup wilayah utara pemukiman Yafit yang sebagian besar ditetapkan sebagai cagar alam atau sebagai “daerah kebakaran” militer Israel.

“Luas wilayah yang ditetapkan untuk deklarasi adalah yang terbesar sejak Perjanjian Oslo,” kata Peace Now, mengacu pada perjanjian perdamaian sementara tahun 1993 yang menetapkan bagaimana sebagian Tepi Barat dan Gaza akan diperintah oleh Otoritas Palestina hingga wilayah permanen. penyelesaian damai dapat tercapai.