KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APD Kemenkes, Kerugian Negara Rp319 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020. Adapun para tersangka yang dimaksud adalah Budi Sylvana (BS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ahmad Taufik (AT) selaku direktur PT Permana Putra Mandiri dan Satrio Wibowo (SW) selaku Dirut PT Energi Kita Indonesia. 

“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC, dan Tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3-22 Oktober 2024. Penahanan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (3/10/2024).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan satu tersangka atas nama Ahmad Taufik selaku direktur PT Permana Putra Mandiri. Namun, yang bersangkutan belum bisa dilakukan penahanan lantaran masih dalam tahap pemulihan. 

Konstruksi Kasus

Asep Guntur menjelaskan, pada Maret 2020, Shin Dong Keun Dirut PT Yonsin Jaya (YJ) selaku perusahaan yang mewakili para produsen APD menunjuk PT PPM (Permana Putra Mandiri) sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. PT GAI (GA Indonesia) selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. Selanjutnya, pada 20 Maret 2020, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal Covid19 membeli APD sebanyak 10 ribu Pcs dari PT PPM dengan harga Rp.379.500 per set.

Satu hari berikutnya, pada 21 Maret 2020 TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu, mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di Kawasan Berikat, dan langsung mendistribusikan ke 10 Provinsi, dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan. “Pada 22 Maret 2020, saudara. SDK dan SW selaku Dirut PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller APD sebanyak 500rb set dengan nilai tergantung nilai tukar dollar saat pemesanan,” ujar dia.

Selanjutnya 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerja sama distribusi APD, dengan margin 18,5 persen diberikan kepada PT PPM. Selang satu hari, dalam rapat, Harmensyah selaku kuasa pengguna anggaran BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan Satrio agar diturunkan dari harga USD 60 menjadi USD 50.  Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD (merk yang sama) yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp370.000. 

“Dalam rapat juga disimpulkan PT PPM akan menagih pembayaran atas 170.000 set APD yang didistribusikan TNI dengan harga USD50/set (sekitar Rp700.000),” ungkapnya.

Kemudian, di tanggal 25 Maret 2020, PT EKI & PT YJ melakukan pemesanan 500.000 set APD dengan menyerahkan giro Rp113 Milyar bertanggal 30 Maret 2020. Dokumen kepabean dan dokumen lain sengaja menggunakan data PT PPM karena PT EKI tidak mempunyai ijin penyaluran alat kesehatan, tidak memiliki gudang, dan Non PKP.