Kenapa Zimbabwe Menjadi Negara Miskin?

JAKARTA - Zimbabwe adalah salah satu negara berkembang di Afrika bagian selatan dengan potensi besar di sektor pertanian. Ini menjadikan Zimbabwe kandidat kuat sebagai lumbung pangan di wilayah tersebut. 

Menurut PBB, Zimbabwe juga memiliki peluang besar dalam pengolahan komoditas mineral dan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.

Secara wilayah, Zimbabwe berbatasan dengan Mozambik di timur, Zambia di utara, Botswana dan Namibia di barat, serta Afrika Selatan di selatan. Meskipun tidak memiliki akses langsung ke laut, Zimbabwe memiliki jaringan transportasi jalan dan kereta api yang baik, memudahkan akses ke pelabuhan di Maputo, Beira, Walvis Bay, dan Durban. Namun, apa yang menyebabkan perekonomian Zimbabwe masih tertinggal?

Melansir HSF, Rabu (23/10/2024), Zimbabwe mengalami kemerosotan ekonomi dan kemiskinan yang semakin parah sejak 1980. Setelah meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun tersebut, Zimbabwe awalnya memiliki ekonomi yang relatif berkembang, dengan sektor pertanian, pertambangan, dan industri yang kuat. Pemerintahan di bawah Robert Mugabe dan partai ZANU-PF awalnya memusatkan kebijakan pada redistribusi sumber daya, terutama tanah, untuk mengatasi ketidakadilan yang diwariskan dari era kolonial.

Selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan, Zimbabwe menerapkan kebijakan proteksionis yang sebelumnya dijalankan di bawah pemerintahan Ian Smith di Rhodesia. Kebijakan ini termasuk kontrol ketat terhadap kredit murah dan pembatasan impor. Ini bertujuan melindungi industri lokal dari persaingan asing. 

Pada saat yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Iniberhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi penduduk kulit hitam yang sebelumnya terpinggirkan.

Namun, kebijakan proteksi ini memiliki banyak kelemahan. Perlindungan berlebihan membuat perusahaan lokal tidak efisien dan kurang inovatif. Sementara itu, sektor pertanian dan industri besar masih didominasi oleh orang kulit putih, investasi asing terhambat, dan pasar tenaga kerja menjadi kaku karena regulasi yang ketat.

Pada awal 1990-an, Zimbabwe mulai meninggalkan kebijakan proteksionis dan beralih ke pendekatan ekonomi yang lebih liberal melalui Economic Structural Adjustment Programme (ESAP) atas saran dari lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. ESAP bertujuan mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi, menekan defisit anggaran, dan membuka akses Zimbabwe ke pasar global.