DPR Usul Ada Satgas Khusus untuk Pemberantasan Mafia Tanah

Dede mengatakan, perihal tanah ini menyangkut masalah kedaulatan negara, di mana sebuah negara itu ada karena memiliki tanah, masyarakat, dan penghasilan sumber daya. Artinya jika tanah hanya dikuasai oleh segelintir orang maka akan banyak rakyat yang belum sejahtera. 

"Rasanya nggak fair sebagai sebuah negara kehidupan berbangsa dan bernegara itu hanya ditentukan oleh segelintir orang yang menguasai jutaan hektar lahan," kata Dede. 

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur itu meyakini di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bisa lebih tegas dalam penegakan hukum termasuk untuk mafia tanah. Apalagi, kata Dede, hal tersebut telah disinggung berkali-kali oleh Prabowo.

"Saya melihatnya Pak Prabowo ini adalah orang yang sangat konsen dengan nasionalisme. Karena bagaimanapun sebagai seorang prajurit, NKRI itu harga mati," ujarnya. 

"Pasti beliau sudah punya pemikiran konsep selama ini peredaran uang itu hanya beredar pada 10 persen masyarakat yang ada di pucuk teratas. Makanya agak miris ketika masyarakat Indonesia masih banyak yang penghasilannya di bawah UMR, berarti asas keadilan belum terjadi,” sambung Dede.