KALEIDOSKOP 2024 : Pasca-Pilpres Merajut Kembali Persatuan Bangsa dari Perbedaan Menuju Kolaborasi

Sengketa Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres pada 22 April 2024. Menjelang putusan itu, MK ternyata telah menerima 47 amicus curiae.

Hal tersebut terlihat bedasarkan unggahan, akun media sosial X milik MK. Dari 47 amicus curiae itu, salah satunya adalah Presiden Indonesia ke-5 republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Jumlah amicus curiae yang diterima itu merupakan terbanyak sepanjang sejarah persidangan di MK. Amicus Curiae adalah pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. Sehingga, Amicus Curiae hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan.

Dalam sidang Sengketa Pilpres 2024, MK memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan Capres-Cawapres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan hasil PHPU di Gedung MK, Jakarta, Senin 22 April 2024.

Suhartoyo sebelumnya mengatakan seluruh dalil yang diajukan dalam gugatan pasangan Ganjar-Mahfud seperti penyaluran bantuan sosial, abuse of power yang dianggap memberikan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak berlandaskan hukum.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur Pemilu adalah tidak berlandaskan menurut hukum untuk seluruhnya,” katanya.

Diketahui, Ganjar-Mahfud sebagai Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024. Dimana salah satu dalilnya mengatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam Pilpres kali ini.

Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud ingin MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka telah didaftarkan sebagai pasangan Capres-Cawapres yang melanggar ketentuan hukum dan etika.

Pasangan Capres-Cawapres 03 itu menganggap adanya dugaan nepotisme dari pencalonan pasangan 02 sehingga menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nepotisme ini yang melahirkan abuse of power, indikasinya adalah putusan MK Nomor 90 tentang batas usia Capres-Cawapres, politisasi bansos, hingga kriminalisasi.

Prabowo Ajak Semua Pihak Bersatu

Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu. Ajakan dilayangkan Prabowo dalam pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI di Sidang Paripurna MPR RI, Minggu 20 Oktober 2024.

Prabowo mengajak, seluruh elemen bisa bersatu walaupun beebeda dari ssgi suku, agama, golongan hingga partai politik. Menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki kesamaan, yakni anak Indonesia.

"Marilah kita mengangkat rekan-rekan kita, walaupun nerbeda suku, beda agama, beda partai, beda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia," ujar Prabowo.

Ia berkata, dirinya telah bertanding. Untuk itu, Prabowo menilai, saat ini waktu yang tepat untuk bersatu kembali. Hal itu, kata Prabowo, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Pilpres 2019.

"Bertanding, semangat. Saya sudah bertanding. Mari kita berhimpun kembali. Presiden Jokowi, mengalahkan saya. Berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang, beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu dan saya menerima ajakan itu," tutur Prabowo.

"Sekarang saya yang menang, dan saya mengajak semua pihak, ayok bersatu," tegas Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan para peserta sidang.

JK: Perlu Ada Oposisi untuk Koreksi

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) memuji langkah Presiden terpilih ke-8, Prabowo Subianto yang merangkul banyak partai politik (Parpol) dan sejumlah tokoh yang bersebrangan pada Pilpres 2024 silam.

Ia menilai memang perlu kebersamaan untuk persatuan bangsa yang terlalu besar ini. Namun, JK mengingatkan perlu adanya pihak oposisi untuk mengkoreksi.

"Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri dan bagaimana juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi," kata JK kepada wartawan di Fisip UI Depok.

JK mengatakan, bahwa setiap Presiden ingin koalisi partai politik mendukung pemerintahan yang tengah berjalan. Ia pun menyebut pengalaman saat menjabat sebagai Wapres 2004-2009 silam.

"Ah iya, semua begitu. Memang semua pemerintah bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak mayoritas pemerintah juga tidak akan jalan. Saya juga mengalami waktu saya 2004, mulai lagi saya berkampanye menjadi ketua umum berarti partai sudah lebih bersatu lagi," ungkapnya.

Megawati: Pemilu Bukan untuk Langgengkan Kekuasaan

Megawati resah melihat ada upaya penggunaan Pemilu 2024 untuk melanggengkan kekuasaan. Dia menekankan agar penguasa dan segelintr elite menjunjung etika dan moral dalam berpolitik.

"Pemilu bukan alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," kata Megawati.

Megawati mencontohkan dirinya yang pernah jadi Presiden lalu rela melepaskan kekuasaan setelah jabatannya berakhir.

"Saya pernah Presiden, setelah pemilu enggak ribut saya."

Megawati menilai Pemilu 2024 penuh intimidasi yang meresahkan rakyat. Intimidasi banyak menimpa kubu yang berseberangan dukungan politik dengan pihak penguasa. 

“Akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi," tutur Megawati.

Tapi dia bersyukur masih ada rakyat yang berani bersikap sesuai hati nuraninya meski diintimasi. Megawati juga menyinggung perilaku oknum TNI yang menganiaya relawan PDIP di Boyolali.

"Emangnya rakyat mau kamu pentungin haaahhh, penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no," tegas Megawati.
 

(Awaludin)