KALEIDOSKOP 2024 : Pasca-Pilpres Merajut Kembali Persatuan Bangsa dari Perbedaan Menuju Kolaborasi

Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024

Berdasarkan kutipan dari website rumahpemilu.org, pasangan Prabowo-Gibran menang usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 pada 38 Provinsi Indonesia dan pemilihan di Luar Negeri, pada Rabu 20 April 2024. 

Hasilnya, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 96.214.691 atau 58,6% suara, serta unggul di 36 Provinsi selain Aceh dan Sumatera Barat. 

Di urutan kedua, terdapat paslon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 40.971.906 suara (24,9%) dengan keunggulan di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat. 

Dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan memperoleh suara  27.040.878, akan tetapi tidak berhasil unggul di provinsi manapun.

Kontroversi Pilpres 2024

Pilpres 2024 di Indonesia tidak lepas dari berbagai kontroversi yang memengaruhi jalannya proses politik, dan menjadi perbincangan publik. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materiil Pasal 169 huruf q tentang batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin 16 Oktober 2023, MK menetapkan batas usia capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya, meski di bawah 40 tahun, namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah bisa ikut Pilpres.

Akibat putusan tersebut, membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal ini memicu kritik terkait potensi konflik kepentingan dan dinasti politik.

Selain itu, isu polarisasi yang tajam antara kelompok pendukung calon presiden masih menjadi masalah besar, seperti pada Pilpres sebelumnya. Media sosial dipenuhi kampanye negatif, disinformasi, dan politik identitas yang memecah belah masyarakat. Lalu, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam mendukung pasangan tertentu, yang menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas institusi negara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajaran untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024. Ia menyinggung soal netralitas. Dia meminta jajaran menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Masalah netralitas, ini tentunya juga menjadi sorotan, ASN, TNI, Polri tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan," kata Jenderal Sigit.

Ada beberapa isu yang mencuat dalam Pilpres 2024 seperti dana kampanye, politik identitas, kecurangan sistem pemilu, kampanye negatif dan hoax, dan putaran kedua.