Pada intinya kata Bima usulan ini tentu butuh kajian mendalam. Menurutnya perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung bukan hanya sekedar biaya pilkada yang saat ini dianggap sangat mahal.
"Apakah pemilihan kepala daerah langsung berkorelasi terhadap peningkatan kebijakan publik? Apakah pemilihan daerah langsung terkait dengan empowering daerah, partisipasi daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah?," ucapnya.
Variabel-variabel itu harus diukur oleh pemerintah, terkait apa korelasi pemilihan kepala daerah langsung dengan berbagai hal yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.
(Khafid Mardiyansyah)