Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Bilang Begini

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat suara soal sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang sempat menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR RI dan Pemerintah membahas bersama RUU TNI. Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dijelaskan oleh Panja dan pimpinan DPR RI.

"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan," terang Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," kata Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri karena dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024.

"Nanti kalau saya ngomong gini, bu Mega gak setuju, ya gak setuju lah yang RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukan Megawati," kata Megawati kala itu.

Menurutnya, TAP MPR RI yang diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang ingin menyetarakan TNI dan Polri lewat revisi undang-undang.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Ya sudah enggak usah deh ini, ini dulu," tutur Megawati.
 

(Angkasa Yudhistira)