MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
SRINAGAR - India pada Rabu, (23/4/2025) mengumumkan serangkaian tindakan untuk menurunkan hubungannya dengan Pakistan, sehari setelah anggota kelompok tersangka militan membunuh 26 orang turis Hindu di lokasi wisata di, Kashmir. Serangan tersebut merupakan yang paling mematikan di India dalam dua dekade.
Korban tewas termasuk 25 warga negara India dan satu warga negara Nepal dan setidaknya 17 orang juga terluka dalam penembakan yang terjadi di Lembah Baisaran di daerah Pahalgam, Jammu dan Kashmir pada Selasa, (22/4/2025).
Hubungan diplomatik antara dua negara nuklir yang bertetangga itu telah berada dalam titik yang buruk, bahkan sebelum tindakan terbaru tersebut diumumkan. Pakistan telah mengusir utusan India dan tidak menempatkan duta besarnya sendiri di New Delhi setelah India mencabut status khusus Kashmir pada 2019.
Pakistan juga menghentikan layanan kereta api utamanya ke India dan melarang film-film India, sebagai upaya untuk memberikan tekanan diplomatik.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri India Vikram Misri mengatakan dalam jumpa pers bahwa ada keterlibatan lintas perbatasan dalam serangan di Kashmir, yang mendorongnya untuk bertindak terhadap Pakistan.
Ia mengatakan New Delhi akan segera menangguhkan Perjanjian Perairan Indus 1960 "sampai Pakistan secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali meninggalkan dukungannya terhadap terorisme lintas batas."
Perjanjian tersebut, yang dimediasi oleh Bank Dunia, membagi Sungai Indus dan anak-anak sungainya di antara negara-negara tetangga dan mengatur pembagian air. Sejauh ini, perjanjian tersebut mampu bertahan bahkan terhadap perang antar negara tetangga.
Pakistan sangat bergantung pada air yang mengalir ke hilir dari sistem sungai ini dari Kashmir India untuk kebutuhan tenaga air dan irigasinya. Menangguhkan perjanjian itu akan memungkinkan India untuk menolak memberikan bagian perairan kepada Pakistan.
India juga menutup satu-satunya titik penyeberangan perbatasan darat terbuka antara kedua negara dan mengatakan bahwa mereka yang telah menyeberang ke India dapat kembali melalui titik tersebut sebelum 1 Mei.
Karena tidak ada penerbangan langsung yang beroperasi antara kedua negara, pemindahan ini memutuskan semua hubungan transportasi di antara keduanya.
Selain itu India juga melarang warga negara Pakistan bepergian ke negaranya dengan visa khusus Asia Selatan dan membatalkan semua visa yang ada. Warga Pakistan di India dengan visa tersebut memiliki waktu 48 jam untuk pergi,
Semua penasihat pertahanan di misi Pakistan di New Delhi dinyatakan sebagai persona non grata dan diberi waktu seminggu untuk pergi. India akan menarik penasihat pertahanannya sendiri di Pakistan dan juga mengurangi jumlah staf di misinya di Islamabad menjadi 30 dari 55, kata Misri, sebagaimana dilansir Reuters.
"CCS meninjau situasi keamanan secara keseluruhan dan memerintahkan semua pasukan untuk meningkatkan kewaspadaan," kata Misri, diplomat paling senior di kementerian luar negeri, mengacu pada kabinet keamanan.
"Disepakati bahwa para pelaku serangan akan diadili dan para sponsornya akan dimintai pertanggungjawaban...India akan terus mengejar mereka yang telah melakukan aksi teror, atau yang berkonspirasi untuk mewujudkannya," katanya.
Tidak ada tanggapan langsung terhadap pengumuman India dari Kantor Luar Negeri Pakistan.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah mengadakan pertemuan Komite Keamanan Nasional pada Kamis, (24/4/2025) pagi untuk menanggapi pernyataan pemerintah India, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar memposting di X.
Kelompok militan "Perlawanan Kashmir", yang kurang dikenal mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui pesan media sosial. Kelompok itu menyatakan ketidakpuasannya terhadap lebih dari 85.000 "penduduk luar" yang telah menetap di wilayah tersebut, yang memicu "perubahan demografi."
Badan keamanan India mengatakan Perlawanan Kashmir, juga dikenal sebagai Front Perlawanan, adalah kedok bagi organisasi militan yang berbasis di Pakistan seperti Lashkar-e-Taiba dan Hizbul Mujahideen.
Pakistan membantah tuduhan bahwa pihaknya mendukung kekerasan militan di Kashmir dan mengatakan pihaknya hanya memberikan dukungan moral, politik dan diplomatik terhadap pemberontakan di sana.
(Rahman Asmardika)