Kasus Korupsi Pagar Laut Harus Ditangani Kejagung

Dia juga menyoroti, bahwa perbedaan pandangan antara jaksa dan polisi dalam kasus ini bisa menimbulkan kebuntuan yang berbahaya. Apalagi kasus pagar laut ini dinilainya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena menyangkut penguasaan aset negara secara melawan hukum.

“Perbedaan ini masalah serius dalam penegakan hukum kita. Presiden Prabowo harus turun tangan memberi arahan tegas kepada kedua institusi di bawahnya ini. Apalagi beliau menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama,” sambungnya.

Dia menambahkan, masyarakat sangat tidak puas jika kasus ini hanya dilihat dari kacamata pemalsuan dokumen semata, sebagaimana pendekatan yang selama ini diambil oleh Polri.

“Masyarakat mempertanyakan, kenapa kepolisian tidak membuka ruang ke arah dugaan korupsinya? Padahal ini menyangkut kekayaan negara,” jelas dia.

Kendati demikian, Ikhwan meyakini perbedaan pendekatan hukum antara polisi dan jaksa tidak akan mengganggu hubungan kelembagaan keduanya secara struktural.

“Ini hanya soal kasuistik. Tapi yang harus diingat, kepercayaan publik dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai publik melihat aparat penegak hukum justru tidak bersungguh-sungguh dalam membela kepentingan negara,” pungkasnya.

(Awaludin)