Bukan 1 APAR 1 RT Akarnya, Penyebab Kebakaran di Jakarta karena Korsleting Listrik

Lebih lanjut, Legislator dari PKS itu juga mendorong Pemprov DKI untuk tidak hanya berhenti pada pendekatan administratif dan instruksional, tetapi melakukan pendekatan teknis dan preventif yang menyentuh langsung ke sumber risiko. 

Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis: audit instalasi listrik di wilayah padat penduduk, penataan kabel listrik bekerja sama dengan PLN, distribusi APAR berbasis tingkat risiko, serta pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala untuk warga dan relawan Balakar.

“Pemerintah harus hadir menyelesaikan dari hulunya. Jangan membebani warga dengan kewajiban, sementara infrastruktur listriknya dibiarkan membahayakan. Pencegahan kebakaran harus dilakukan secara komprehensif, bukan parsial,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait program 1 alat pemadam api ringan (APAR) 1 RT. Pergub ini ditandatangani untuk meminimalisasi kebakaran seperti yang terjadi di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu,” kata Prampmo saat mengunjui lokasi pengungsian kebakaran, Minggu (8/6/2025).

Pramono berharap pengadaan APAR bisa segera direalisasikan usai pergub tersebut diteken. Sehingga, apabila terjadi peristiwa kebakaran dapat ditanggulangi dengan cepat. Dia menargetkan APAR disalurkan ke tiap RT pada Agustus 2025.

“Mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani,” jelas dia.

(Fetra Hariandja)