Soal Proyek Penulisan Ulang Sejarah, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan Penguasa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pada seluruh pihak untuk tidak menuduh ada kepentingan penguasa, dalam proyek penulisan ulang sejarah. 

Pernyataan itu, dilontarkan Dasco merespon adanya anggapan adanya kepentingan penguasa dari proyek penulisan ulang sejarah.

"Jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa, kan, itu baru akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan jangan diambil kesimpulan sekarang?" terang Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengatakan, dirinya telah mendengar bahwa Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mendalami proyek penulisan sejarah ulang.

"Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus, untuk menclearkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik di masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah mencapai Rp9 miliar. Menurutnya, nilai anggaran tersebut tidak terlalu banyak. 

Proyek penulisan ulang sejarah akan berbentuk buku dengan 10 jilid pembagian periodesasi sejarah. Sedianya, buku itu akan diluncurkan bertepatan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

Sedianya, dalam proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan 113 penulis yang berlatar belakang sejarawan, akademisi, arkeolog hingga ilmuwan humaniora lainnya. Proyek ini ditujukan untuk membuat sejarah versi Indonesia sentris.

 

(Awaludin)