Kejagung Diyakini Bakal Usut Tuntas Kasus Riza Chalid Cs

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023. Salah satunya adalah M. Riza Chalid (MRC), Beneficial Owner (BO) PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.

Saat ini, Riza Chalid berada di luar negeri. Kejagung pun belum mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada tersangka yang dijuluki Raja Minyak itu. Sebab, dalam hukum acara pidana di Indonesia, penyidik mesti memanggil Riza terlebih dahulu sebagai tersangka.

"Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO atau melakukan permintaan ekstradisi. Padahal, yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka belum dipanggil. Jadi langkah awalnya itu dulu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Senin (14/7/2025).

“Apa yang perlu kita khawatirkan? Apalagi mereka sudah tetapkan MRC sebagai tersangka, kan kejaksaan tidak bisa mundur lagi. Mereka akan melanjutkan proses hukum ini, apalagi deliknya adalah kasus korupsi,” katanya, Senin.

Kendati begitu, Ray tetap mendorong Kejagung agar proaktif mengejar Riza Chalid yang kini berada di luar negeri. Bahkan, kalau perlu dilakukan upaya jemput paksa jika memang tidak ada itikad baik untuk pulang ke Indonesia memenuhi panggilan Kejagung.

“Di mana pun ia berada, sudah semestinya Riza Chalid harus diperlakukan sama dengan tersangka yang lain. Kalau tersangka lain sudah ditahan, Kejagung tidak ada alasan untuk tidak menahannya,” ujarnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan Pertamina menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat berwenang. Selain itu, Pertamina akan bersikap kooperatif dan siap bekerja sama.

“Pertamina selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung,” katanya, Jumat 11 Juli 2025.

(Arief Setyadi )