Menko Polkam: Presiden Tidak Toleransi Pembukaan Lahan dengan Dibakar

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada toleransi membuka lahan dengan cara pembakaran hutan. Toleransi juga tidak akan diberikan, khususnya terhadap korporasi yang lahannya terbakar.

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola. Pernyataan ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengikuti rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara terkait, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan.

“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas: tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” kata Menko Polkam dalam keterangan resminya, Minggu (3/8/2025).

Menko Polkam juga menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mencegah karhutla melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.

“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” jelasnya.

Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” ungkap Menko Polkam.

Operasi pemadaman karhutla dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup operasi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, serta pemadaman darat oleh tim gabungan BNPB, TNI–Polri, dan Manggala Agni Kemenhut. Teknologi pemantauan satelit juga digunakan untuk deteksi dini titik-titik panas dan koordinasi respons cepat.

Menko Polkam menegaskan bahwa kesiapsiagaan penuh akan terus dilakukan hingga Indonesia melewati musim kemarau dengan aman. Pemerintah berkomitmen memastikan penanganan cepat dan menyeluruh sehingga betul-betul menjaga kualitas udara di kawasan regional.

“Kita akan mempertahankan kesiapsiagaan penuh hingga musim kemarau benar-benar berlalu. Target kita jelas, bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” ujar Menko Polkam.

BMKG juga akan terus melakukan pemantauan cuaca dan memberikan early warning system kepada seluruh pemangku kepentingan. Sistem koordinasi antar-daerah juga diperkuat untuk memastikan respons cepat jika terjadi kebakaran baru.

Keberhasilan penanganan karhutla tahun ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk tahun-tahun mendatang, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan perlindungan lingkungan hidup.

(Fetra Hariandja)