Panglima Militer Israel Tolak Rencana Netanyahu Kuasai Seluruh Gaza

TEL AVIV – Panglima militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merebut sisa wilayah Gaza yang belum dikuasai militer. Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap Netanyahu, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Menurut tiga pejabat Israel yang dikutip oleh media lokal, penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan selama tiga jam yang berlangsung tegang pada Selasa lalu. Dalam pertemuan tersebut, Zamir memperingatkan bahwa melanjutkan invasi penuh ke wilayah Gaza akan menjadi langkah berisiko tinggi bagi militer Israel.

“Merebut sisa wilayah Gaza bisa menjebak militer Israel dalam konflik berkepanjangan, serta membahayakan para sandera yang masih ditahan Hamas,” ujar sumber yang mendapatkan pengarahan terkait isi pertemuan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/8/2025).

75% Wilayah Gaza Telah Dikuasai

Setelah hampir dua tahun agresi militer sejak serangan Hamas ke Israel selatan pada Oktober 2023, militer Israel menyatakan telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Namun, upaya untuk menguasai sisa wilayah masih menghadapi hambatan, baik secara militer maupun diplomatik.

Militer Israel menyatakan pihaknya berhati-hati dalam operasi militer, terutama di wilayah-wilayah yang diyakini menjadi lokasi penyanderaan. Banyak dari sandera yang dibebaskan sejauh ini berasal dari negosiasi diplomatik, bukan operasi militer.

PBB dan Dunia Internasional Khawatir

Rencana perluasan operasi militer Israel di Gaza menuai kecaman internasional. PBB menyebut laporan tersebut “sangat mengkhawatirkan”, terutama karena wilayah Gaza saat ini telah porak-poranda, dengan sekitar dua juta penduduk mengungsi dan berada di ambang kelaparan.

Netanyahu Bersikeras Lanjutkan Operasi

Meski mendapat penolakan dari militer, Netanyahu dikabarkan tetap ingin memperluas operasi untuk menekan Hamas. Dalam pertemuan itu, ia disebut menyalahkan militer karena belum berhasil membebaskan para sandera melalui operasi militer.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyatakan bahwa meskipun panglima militer berhak menyuarakan pendapat, militer tetap akan menjalankan kebijakan pemerintah hingga seluruh tujuan perang tercapai.

“Panglima militer berhak dan wajib menyuarakan pendapatnya, tapi militer akan melaksanakan keputusan pemerintah,” tulis Gallant di akun resminya.

Kantor Perdana Menteri mengonfirmasi adanya pertemuan dengan Eyal Zamir, namun menolak memberikan komentar lebih lanjut. Militer juga belum memberikan tanggapan resmi.

Dukungan Publik Terhadap Gencatan Senjata Meningkat

Dukungan publik terhadap perpanjangan perang juga mulai menurun. Dalam jajak pendapat yang dirilis Channel 12 bulan lalu, mayoritas responden menyatakan lebih mendukung solusi diplomatik yang mengakhiri perang sekaligus menjamin pembebasan sandera.

Pemimpin oposisi Yair Lapid juga menentang rencana Netanyahu. Usai pertemuan singkat selama 40 menit pada Rabu, ia menyatakan kepada media bahwa publik tidak tertarik melanjutkan perang dan pengambilalihan penuh Gaza oleh militer adalah "ide yang sangat buruk."

Netanyahu dijadwalkan membahas kembali rencana militer Gaza bersama para menteri dalam pertemuan kabinet pada Kamis mendatang.

(Awaludin)