Ia juga menekankan pentingnya komitmen Presiden untuk menegakkan hukum secara adil dan merata. Tak Ada pandang bulu dan berlaku untuk semua tanpa terkecuali.
Ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil, kata Harris. Pertama, menguatkan independensi aparat penegak hukum, terutama dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh politik atau pejabat tinggi, agar bebas dari tekanan kekuasaan.
Selanjutnya soal transparansi yang menurutnya sebagai kunci. Transparansi dalam proses hukum, khususnya untuk kasus besar seperti korupsi perlu dilakukan agar publik dapat melihat langsung konsistensi pemerintah.
“Yang ketiga, perlu ada kebijakan zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh," ujarnya.
"Dan yang keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin, agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif,” imbuhnya.
Harris juga menyoroti pentingnya peran organisasi profesi hukum seperti Peradi, Ikadin, dan lainnya dalam mendukung agenda reformasi hukum. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.