JAKARTA – Kepala Departemen (Kadep) Humas dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardhani mengatakan pihaknya melakukan rekayasa pola penyesuaian layanan situasional melihat kondisi aksi demonstrasi aliansi buruh di sekitar Gedung DPR/MPR dan Istana Merdeka pada hari ini, Kamis (28/8/2025).
"Untuk keamanan dan kenyamanan perjalanan pelanggan, kami melakukan penyesuaian layanan situasional, sesuai kondisi di lapangan," ujar Ayu saat dikonfirmasi, Kamis.
Ayu menegaskan seluruh informasinya akan diperbarui secara berkala di aplikasi TJ: Transjakarta dan media sosial. "Kami mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan perjalanan," jelasnya.
"Apa yang kami lakukan adalah situasional, itu akan ada penyesuaian, bahwa untuk rekayasa lintas juga akan situasional. Jadi akan ada pengalihan misalnya dari arah Timur ke Barat dan sebagainya, itu akan situasional, demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan Gedung DPR/MPR," ujar Syafrin.
Sebelumnya, puluhan ribu buruh akan demo pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Puluhan ribu buruh ini berasal dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan, aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara nasional. "Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Said yang juga Ketua Partai Buruh di Jakarta.
Di Jakarta, aksi diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini menunjukkan tekad kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.
Secara nasional, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga 75 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
(Arief Setyadi )