Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka

JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan sebagai respons atas insiden kejadian luar biasa (KLB) keracunan MBG di sejumlah daerah.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya insiden keracunan MBG dan meminta jajaran segera mengambil tindakan.

"Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau, bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama," kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG di Kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

"Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," sambungnya.

Zulhas menjelaskan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Selain sebagai bagian dari evaluasi, penutupan SPPG juga bertujuan untuk kepentingan investigasi.

"Salah satu evaluasi yang paling utama adalah kedisiplinan dan kualitas kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG," ujarnya.

Selain itu, evaluasi ini juga akan mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). "Pasca kejadian, harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS, harus," ucapnya.

(Arief Setyadi )