Sejak pencabutan Pasal 370 pada Agustus 2019 yang mengakhiri status khusus Jammu dan Kashmir, pemerintah pusat meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan konektivitas. Investasi besar diarahkan ke bidang infrastruktur, pariwisata, pendidikan, dan layanan kesehatan. Proyek jalan, lembaga pendidikan baru, dan peningkatan fasilitas kesehatan terus mengubah lanskap sosial-ekonomi, sementara upaya menarik investasi swasta mendapat momentum positif.
Meskipun wilayah ini merayakan integrasinya dengan India, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pengangguran serta kebutuhan pembangunan yang merata dan inklusif. Banyak pihak menilai, perdamaian serta kemajuan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan di seluruh wilayah.
(Rahman Asmardika)