DPR Minta Pemerintah Dorong Negara OKI Hentikan Perang Saudara di Sudan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar segera mengupayakan langkah konkret menghentikan konflik di Sudan.

Permintaan ini disampaikan menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di negara tersebut, yang kini kembali dilanda perang saudara.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera melakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” ujar Sukamta, Selasa (4/11/2025).

Menurut politisi PKS tersebut, kondisi di Sudan semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti laporan yang menyebut sedikitnya 1.500 orang tewas, sementara puluhan ribu warga terpaksa melarikan diri dari Kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara.

Sukamta mengatakan kekejaman tersebut diduga dilakukan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Ia menyerukan agar pihak-pihak yang bertikai segera menahan diri dan melakukan gencatan senjata, mengingat konflik dua tahun terakhir telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan membuat sekitar 14 juta orang mengungsi.

“Situasinya semakin buruk karena aksi pembunuhan massal yang keji. Ini mengingatkan pada peristiwa genosida di wilayah Darfur pada 2003–2016,” ujarnya.

Sukamta yang juga pimpinan komisi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri menilai bahwa Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberikan tekanan diplomatik kepada pihak-pihak yang bertikai.

“Kedua negara itu memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan maupun kelompok paramiliter, sehingga bisa memainkan peran penting dalam menekan mereka agar menghentikan kekerasan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa OKI memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif menghentikan konflik di Sudan, mengingat negara tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan anggota OKI.

“Sudan adalah bagian dari dunia Islam. Karena itu, sudah sepatutnya OKI tidak tinggal diam,” tegas legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Krisis Kemanusiaan di Sudan Memburuk

Perang saudara di Sudan kembali menjadi sorotan dunia setelah bentrokan antara militer Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF di bawah komando Letjen Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) menewaskan ribuan orang dan menghancurkan kota-kota besar.

Kedua jenderal tersebut sebelumnya bersekutu, namun kemudian saling memperebutkan kendali atas pemerintahan yang semula dijanjikan akan menuju transisi demokrasi.

Setelah pengepungan selama 18 bulan, RSF berhasil merebut Kota El Fasher pada akhir Oktober 2025. Kota berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa itu mengalami krisis parah; warga bertahan hidup dengan pakan ternak karena tidak ada pasokan makanan maupun obat-obatan yang masuk.

Menurut laporan Sudan Doctors Network dan Al Jazeera, sedikitnya 1.500–2.000 orang tewas hanya dalam beberapa hari setelah RSF mengambil alih kota. Video yang telah diverifikasi menunjukkan tindakan penyiksaan dan eksekusi warga sipil, serta serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Lebih dari 26.000 warga dilaporkan melarikan diri ke Kota Tawila, sementara sekitar 177.000 orang masih terjebak di El Fasher tanpa akses bantuan kemanusiaan.

Temuan Yale Humanitarian Research Lab melalui citra satelit juga menunjukkan indikasi genosida, dengan adanya gundukan besar yang diduga kuburan massal dan genangan darah di sekitar area konflik.

(Awaludin)