MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengumpulkan intelijen tahun lalu bahwa pengacara militer Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel atas serangan di Gaza. Hal itu diungkap lima mantan pejabat AS.
Intelijen yang sebelumnya tidak dilaporkan menunjukkan keraguan dalam militer Israel tentang legalitas taktiknya yang sangat kontras dengan sikap publik Israel yang membela tindakannya.
Melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025), laporan intelijen itu digambarkan para mantan pejabat tersebut sebagai salah satu yang paling mengejutkan yang dibagikan kepada para pembuat kebijakan tinggi AS selama perang.
Dua mantan pejabat AS mengatakan materi tersebut tidak diedarkan secara luas di dalam pemerintahan AS hingga akhir pemerintahan Biden. Materi tersebut disebarluaskan lebih luas menjelang pengarahan kongres pada Desember 2024.
Intelijen tersebut memperdalam kekhawatiran di Washington atas tindakan Israel dalam perang yang menurut mereka diperlukan untuk melenyapkan Hamas Palestina yang tertanam dalam infrastruktur sipil — kelompok yang sama yang serangannya terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 memicu konflik tersebut.
Ada kekhawatiran Israel sengaja menargetkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan.
Para pejabat AS menyatakan kekhawatiran atas temuan tersebut, terutama karena meningkatnya jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza menimbulkan kekhawatiran bahwa operasi Israel mungkin melanggar standar hukum internasional tentang kerusakan tambahan yang dapat diterima.
Para mantan pejabat AS yang diwawancarai Reuters tidak memberikan detail tentang bukti apa -- seperti insiden masa perang tertentu -- yang telah menimbulkan kekhawatiran di antara para pengacara militer Israel.
Israel telah menewaskan lebih dari 68.000 warga Palestina selama kampanye militer dua tahun, kata pejabat kesehatan Gaza. Militer Israel menyatakan setidaknya 20.000 korban tewas adalah kombatan.
Reuters berbicara dengan sembilan mantan pejabat AS di pemerintahan Presiden Joe Biden saat itu, termasuk enam orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang intelijen dan perdebatan selanjutnya di dalam pemerintahan AS. Semuanya berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.
Laporan tentang perbedaan pendapat internal pemerintah AS atas kampanye Israel di Gaza muncul selama masa kepresidenan Biden. Laporan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang intensitas perdebatan di minggu-minggu terakhir pemerintahan, yang berakhir dengan pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari.
Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, menolak berkomentar ketika dimintai tanggapan tentang intelijen AS dan perdebatan internal pemerintahan Biden tentang hal itu. Baik kantor perdana menteri Israel maupun juru bicara militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Informasi intelijen tersebut mendorong pertemuan antarlembaga di Dewan Keamanan Nasional, tempat para pejabat dan pengacara berdebat tentang bagaimana dan apakah akan menanggapi temuan baru tersebut.
Temuan AS bahwa Israel melakukan kejahatan perang akan mengharuskan, berdasarkan hukum AS, pemblokiran pengiriman senjata di masa mendatang dan penghentian pembagian informasi intelijen dengan Israel. Badan intelijen Israel telah bekerja sama erat dengan AS selama beberapa dekade dan memberikan informasi penting, khususnya, tentang peristiwa yang terjadi di Timur Tengah.
Percakapan pemerintahan Biden pada bulan Desember melibatkan pejabat dari seluruh pemerintahan, termasuk Departemen Luar Negeri, Pentagon, komunitas intelijen, dan Gedung Putih. Biden juga telah diberi pengarahan tentang masalah ini oleh para penasihat keamanan nasionalnya.
Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Kami tidak mengomentari masalah intelijen," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menanggapi pertanyaan melalui email tentang laporan Reuters.
Perdebatan di Amerika tentang apakah Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza berakhir ketika para pengacara dari seluruh pemerintahan AS memutuskan masih sah bagi AS untuk terus mendukung Israel dengan senjata dan intelijen karena AS belum mengumpulkan bukti sendiri bahwa Israel melanggar hukum konflik bersenjata, menurut tiga mantan pejabat AS.
Mereka beralasan intelijen dan bukti yang dikumpulkan AS tidak membuktikan bahwa Israel telah dengan sengaja membunuh warga sipil dan pekerja kemanusiaan atau memblokir bantuan, sebuah faktor kunci dalam pertanggungjawaban hukum.
Beberapa pejabat senior pemerintahan Biden khawatir bahwa temuan resmi AS atas kejahatan perang Israel akan memaksa Washington untuk menghentikan dukungan senjata dan intelijen — sebuah langkah yang mereka khawatirkan dapat membuat Hamas semakin berani, menunda negosiasi gencatan senjata, dan menggeser narasi politik yang menguntungkan kelompok militan tersebut.
Hamas menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang dalam serangannya pada 7 Oktober 2023, yang memicu respons militer Israel.
Keputusan untuk tetap pada jalurnya membuat jengkel beberapa pihak yang terlibat yang percaya bahwa pemerintahan Biden seharusnya lebih tegas dalam mengungkap dugaan pelanggaran Israel dan peran AS dalam memfasilitasinya, kata mantan pejabat AS.
Presiden Trump dan para pejabatnya diberi pengarahan oleh tim Biden tentang intelijen tersebut tetapi menunjukkan sedikit minat pada subjek tersebut setelah mereka mengambil alih pada bulan Januari dan mulai berpihak lebih kuat pada Israel, kata mantan pejabat AS tersebut.
(Erha Aprili Ramadhoni)