Gus Ipul: Konsesi Tambang PBNU Adalah Aset Strategis, Tidak Boleh Diperebutkan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU merupakan aset strategis yang harus dikelola secara transparan melalui musyawarah internal, dan tidak layak untuk diperebutkan.

"Ya begini, saya tekankan sekali lagi, tambang itu adalah aset strategis Nahdlatul Ulama. Karena itu, seluruh pembahasannya harus melalui musyawarah dan pembahasan internal. Sekali lagi, aset strategis ini tidak layak untuk diperebutkan," ujar Gus Ipul usai menghadiri rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.

Ia menambahkan, bahwa pengelolaan konsesi tambang tersebut nantinya harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta hasilnya dikembalikan untuk kepentingan warga dan organisasi NU.

"Tapi harus dibahas bagaimana nanti tambang ini dikelola secara terbuka, sesuai ketentuan, dan pemanfaatannya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kepentingan Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya. Baik untuk organisasi, maupun bantuan-bantuan pesantren dan sebagainya," tuturnya.

Gus Ipul menegaskan, bahwa manfaat dari tambang harus kembali kepada organisasi, pesantren, dan warga NU, dengan melibatkan pihak profesional dalam pengelolaannya.

“Tentu NU akan menyerahkan kepada pihak-pihak profesional untuk mengelola tambang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia kembali menekankan bahwa konsesi tambang PBNU adalah aset strategis yang bukan milik perseorangan ataupun kelompok tertentu, sehingga tata kelolanya harus dipastikan transparan.

“Yang paling penting, ini adalah aset strategis PBNU. Bukan milik orang per orang, bukan milik kelompok. Ini aset jam’iyah. Maka tata kelolanya harus transparan dan pengelolaannya harus patuh kepada seluruh ketentuan yang ada, baik ketentuan agama maupun ketentuan negara,” paparnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak muncul kesan adanya perebutan kepentingan terkait konsesi tambang tersebut.

“Jadi jangan sampai ada kesan bahwa seakan-akan ada yang berebut tambang ini. Karena ini aset strategis PBNU—milik warga, milik jam’iyah,” tegasnya.

“Dan harus dikelola secara transparan, dapat diketahui publik, jika nantinya benar-benar beroperasi,” pungkasnya.

(Awaludin)