Daya Tarik Mens Rea Panji Pragiwaksono

Penulis: M. Sholeh Basyari - Dosen Pascasarjana INSURI Ponorogo dan Direktur Eksekutif Center for Strategic Islamic and International Studies (CSIIS) Jakarta

GELOMBANG protes menerpa Panji Pragiwaksono. Mulai dari pelaporan yang dilakukan Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah, hingga reaksi keras dari Front Persaudaraan Islam (FPI).

Meski dengan nuansa berbeda, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, juga memberi tanggapan khusus atas penampilan Panji dalam pertunjukan stand up tersebut. Orasi Panji menyengat dan menyulut publik yang terbelah. Ia menghentak, menggertak tanpa tedeng aling-aling kaum elite. Narasi monolognya yang dibingkai dalam tajuk Mens Rea bukanlah stand up comedy biasa.

Dalam pertunjukan itu, Panji berlari dari satu tema ke tema lain. Secara jujur, roasting Panji tergolong standar dan “kering” jika diukur sebagai komedi murni. Setidaknya bagi mereka yang familier dengan gaya dan genre Kiky Saputri, atau trio Lapor Pak: Andre Taulany, Andhika Pratama, dan Denny Cagur.

Secara umum, Mens Rea Panji dapat disimpulkan sebagai kritik sosial dan politik yang dibungkus dalam lelucon. Tokoh dunia dengan tipologi serupa adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Sebelum menjadi pemimpin negara bekas Federasi Soviet itu—dan kini musuh utama Vladimir Putin—Zelensky dikenal luas sebagai seorang komedian.

Kepercayaan diri Panji saat me-roast Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga menyasar NU dan Muhammadiyah, tampak dipersiapkan secara matang. Materinya disusun runtut, menggambarkan adanya riset dan analisis media yang memadai—sejenis kerja ilmiah yang lazim dilakukan pengamat politik dan akademisi.

Aktivitas riset dan penulisan naratif tersebut, menurut Panji, dilakukan kurang lebih selama setahun. Maka tidak mengherankan jika bobot politik dan kritik dalam Mens Rea sepadan dengan analisis tokoh-tokoh seperti Refly Harun, Rocky Gerung, atau bahkan Roy Suryo (khusus terkait Gibran dan Jokowi).

Dengan konstruksi komedi seperti ini, muncul pertanyaan: mungkinkah Panji tengah mendesain dirinya sebagai “Zelensky Indonesia”, yang memasuki gelanggang politik melalui panggung komedi?

Mens Rea Panji Paralel dengan Dirty Vote

Sebelum Mens Rea Panji viral, publik masih mengingat film Dirty Vote yang tayang pada masa tenang Pilpres Februari 2024. Substansi dan pesan film tersebut memiliki paralelitas yang kuat dengan Mens Rea Panji.

Baik Dirty Vote maupun Mens Rea berbicara lugas tentang kritik rezim, kebijakan politik, serta fragmentasi kekuatan civil society di Indonesia.

Sorotan Panji mengenai kualitas demokrasi, partai politik, serta produk pemilu dan pilpres yang disampaikan dengan nada tajam—bahkan beraroma amarah, meski dikemas sebagai komedi—terlihat jelas, termasuk ketika ia menyematkan metafora binatang kepada Wapres Gibran. Dirty Vote juga mengupas isu-isu identik dengan apa yang disuarakan Panji dalam Mens Rea-nya.

Hampir tak ada yang benar-benar “genuine” dari lawakan Panji dalam arti spontanitas komedi. Kritiknya soal tambang NU—yang ia sebut sebagai “jastip” atau “membeli suara”—paralel dengan slide dalam Dirty Vote yang menyoroti keengganan NU bergabung dengan kelompok civil society yang menuding merosotnya kualitas pemilu.

Panji juga secara memukau menyoroti kehadiran militer di ruang-ruang sipil yang seharusnya steril dari peran mereka. Hal ini sejalan dengan kritik dalam Dirty Vote mengenai pengerahan dan mobilisasi aparat kepolisian pada Pemilu dan Pilpres 2024, sebagaimana diusung kuat oleh Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Konsepsi HAM dalam Mens Rea Panji

Materi dan konten Mens Rea Panji membelah publik antara yang setuju dan tidak setuju. Konten tersebut tidak serta-merta dapat diterima sepenuhnya sebagai kebenaran faktual. Namun sebaliknya, mengekspresikan ketidaksetujuan melalui demonstrasi dan pelaporan hukum juga terlalu simplistis jika langsung dimaknai sebagai sikap reaktif, berlebihan, atau upaya membungkam kebebasan berekspresi.

Dalam perspektif HAM, freedom of speech seperti Mens Rea Panji masuk dalam ranah hak sosial, yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hak ini bersifat derogable rights, yakni hak yang dapat dibatasi sepanjang untuk menghormati hak sosial orang lain.

Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat mutlak. Ia berbeda dengan hak beragama atau berideologi yang tergolong non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun.

Dengan konstruksi konsep ini, pelaporan atau keberatan atas konten Mens Rea Panji merupakan bagian dari dialektika human rights empowering. Baik Panji maupun Rizki, anak muda NU yang melaporkan tidak perlu tergesa-gesa meminta maaf atau mencabut gugatan. Perdebatan ini justru menjadi ruang pendewasaan demokrasi dan kebebasan sipil.

(Awaludin)